JUBIR TV - Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, menjadi korban kejahatan siber, di mana pelaku peretasan atau hacker, berhasil mencuri 204 juta data penduduk Indonesia.
khairman Lembaga Riset Keamanan Siber si ay S S Rek, Pratama Persadha menyebut, situs Komisi Pemilihan Umum diduga diretas.
Akun anonim bernama Jimbo, diduga menjual 204 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT, dengan harga 74.000 dollar Amerika, atau sekitar Rp 1,1 miliar hingga Rp 1,2 miliar.
Jimbo, membagikan 500.000 data contoh yang berhasil ia peroleh, melalui salah satu unggahan di situs BrichForums, yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan.
Data yang diunggah Jimbo meliputi N I K, nomor KK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta kodefikasi TPS.
"Tim si ay S S Rek jug,a sudah mencoba melakukan verifikasi data sampel yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cek DPT, sama dengan data sampel yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar, Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan, seharga 74.000 dolar Amerika Serikat, atau hampir setara Rp1,2 miliar," kata Pratama, dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).
Pratama juga mengatakan, bahwa kemungkinan besar, Jimbo mendapat akses login dengan rol admin KPU.
Role tersebut didapat, dari domain sidalih dot kpu dot go dot id, dengan menggunakan metode phising, sosial engineering, atau melalui malware.
"Kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan role Admin KPU, dari domain sidalih dot kpu dot go dot id, menggunakan metode phising, sosial engineering atau melalui malware." jelasnya.
Sementara itu, KPU RI, mengaku masih berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk menelusuri kebocoran data pemilih tersebut.
“Sekarang kita lagi minta bantuan dari satgas sayber, sekarang yang bekerja BSSN, dia menaungi Mabes,” kata Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI, Betty Epsilon Idrus, Selasa (28/11/2023).
Ia juga mengaku, belum dapat memastikan apakah data yang bocor tersebut terkonfirmasi data milik KPU RI atau bukan.
“Sudah kita koordinasikan, lagi di-crosscheck dulu ya,” tambahnya.
