Di ujung masa kerjanya, DPR tengah menggodok Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan atau revisi UU PAS. Draf revisinya dinilai melemahkan dan memberikan keringanan bagi narapidana, khususnya napi koruptor. Benarkah demikian?
Revisi UU PAS Untungkan Koruptor?
